Kasus dugaan pelecehan yang melibatkan seorang dosen di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar menjadi perhatian publik.

Keputusan ini menunjukkan komitmen institusi pendidikan dalam menjaga integritas akademik serta menciptakan lingkungan kampus yang aman bagi mahasiswa. Universitas juga menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran etika tidak akan ditoleransi. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Sumatera Indonesia.

Kronologi Dugaan Kasus Di Lingkungan Kampus

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang dosen berinisial RP terhadap mahasiswi bimbingannya yang berinisial TR. Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian pihak universitas dan yayasan yang menaungi kampus tersebut.

Setelah menerima informasi terkait dugaan tindakan tersebut, pimpinan universitas bersama pengurus yayasan langsung melakukan penelusuran. Mereka mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk korban serta dosen yang dilaporkan.

Proses klarifikasi dan pengumpulan fakta dilakukan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif serta sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Keputusan Pemecatan Dari Pihak Universitas

Hasil pendalaman yang dilakukan akhirnya membawa pada keputusan penting. Yayasan Universitas HKBP Nommensen mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Keputusan itu mulai berlaku sejak 5 Maret 2026 dan menjadi langkah resmi yang diambil oleh pihak universitas terhadap pelanggaran etika akademik. Langkah ini dianggap sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menjaga reputasi kampus.

Rektor Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Dr. Muktar Panjaitan, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi bersama pihak yayasan serta pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Geger di Medan! Mobil Lexus Diduga Ngebut Tabrak Pasutri, Korban Alami Patah Kaki

Pendampingan Kampus Terhadap Korban

Selain mengambil tindakan terhadap terlapor, universitas juga berupaya memberikan dukungan kepada korban. Kampus melalui Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) memberikan pendampingan psikologis kepada mahasiswi yang menjadi korban.

Pendampingan ini bertujuan membantu korban mengatasi trauma serta memastikan kondisi mentalnya tetap stabil selama menjalani proses pendidikan. Pihak universitas menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan mahasiswa menjadi prioritas utama.

Selain dukungan psikologis, kampus juga memastikan korban tetap dapat melanjutkan kegiatan akademiknya tanpa hambatan.

Proses Hukum dan Komitmen Kampus

Pihak korban diketahui telah melaporkan dugaan kasus tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Pematangsiantar. Namun hingga saat ini, universitas belum diminta untuk terlibat secara langsung dalam proses pendampingan hukum.

Pihak kampus menjelaskan bahwa kewenangan mereka berada pada ranah etik dan administratif. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan universitas terbatas pada penegakan aturan internal serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Meski demikian, universitas menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Institusi juga menyatakan akan terus memperkuat sistem pencegahan serta pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

---

Sumber Informasi Gambar: