Pemerintah Sumut meresmikan ratusan hunian sementara bagi pengungsi banjir, memastikan mereka dapat menyambut Lebaran lebih nyaman.
Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Baru-baru ini, 402 unit hunian sementara (Huntara) diresmikan bagi korban longsor dan banjir bandang di Sumatera Utara. Inisiatif ini menunjukkan komitmen memulihkan kondisi masyarakat terdampak, sekaligus menargetkan pengosongan lokasi pengungsian sebelum Lebaran.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Sumatera Indonesia.
Peresmian Ratusan Hunian Sementara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, secara simbolis meresmikan 402 unit Huntara ini. Acara peresmian dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan (Tapsel).
Unit-unit Huntara ini tersebar di beberapa wilayah terdampak, menunjukkan fokus pemerintah untuk mencakup area-area prioritas. Sebanyak 250 unit dibangun di Kabupaten Tapanuli Selatan, 40 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, dan 112 unit lainnya di lokasi yang tidak disebutkan secara spesifik namun termasuk dalam proyek ini.
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian juga menyampaikan informasi penting mengenai bantuan perbaikan rumah. Bantuan ini diberikan untuk rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan nominal bervariasi: mulai dari Rp 15 juta, Rp 30 juta, hingga Rp 60 juta per rumah.
Bantuan Dan Target Pengosongan Pengungsian
Selain peresmian Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang terdampak bencana. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumah kontrakan.
DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah dengan uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para korban bencana selama proses pemulihan.
Pemerintah Provinsi Sumut, melalui Gubernur Bobby Nasution, menargetkan seluruh posko pengungsian kosong sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika diperlukan, pemerintah akan mencarikan hotel sewa bulanan untuk menampung warga yang masih di pengungsian, agar mereka dapat menjalankan ibadah puasa lebih nyaman.
Baca Juga: Pemkab Aceh Tamiang Gerakkan Program Padat Karya Bantu Korban Terdampak
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Sejak akhir November 2025, Bobby telah beberapa kali mengunjungi lokasi pengungsian untuk memantau langsung dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama.
Bobby juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut telah mempersiapkan dana untuk mendukung program pemerintah pusat, termasuk pembangunan hunian tetap (Huntap). Apabila belum tersedia lahan untuk pembangunan Huntap, Pemprov Sumut siap menyediakannya menggunakan anggaran provinsi.
Target pengosongan seluruh posko pengungsian dan pemindahan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak diharapkan dapat terwujud paling lambat pada pekan ketiga Februari. Ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan para korban bencana memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses pembangunan Huntap selesai.
Validasi Data Dan Hunian Tetap
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya validasi data yang akurat. Ia meminta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, termasuk spesifikasi kerusakan. Hal ini penting karena bantuan yang disalurkan adalah uang negara, sehingga transparansi dan akuntabilitas harus dijaga.
Bagi penduduk yang kehilangan rumah karena hanyut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangunkan hunian tetap untuk perorangan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) akan berperan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terdampak.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap korban bencana mendapatkan haknya. Proses pendataan yang jelas akan mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan efisien.
Jangan lewatkan update berita seputaran Sumatera Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari idncitizen.com
